RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender : Jalan Terjal Melegalkan Pelanggaran Kebudayaan dan Ketuhanan

Dilatarbelakangi oleh jaminan hak setiap individu untuk bebas dari perilaku diskriminatif, masih terdapat diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan belum adanya jaminan kepastian hukum tentang kesetaraan untuk keadilan gender, maka meluncurlah RUU KKG ini ke permukaan. Meluncur bak bola salju, semakin hari semakin mendapat kritik yang deras akan keberadaannya. Bagaimana tidak, terdapat beberapa pasal yang sarat dengan kontroversi, mulai dari definisi mengenai gender, kesetaraan, keadilan, diskriminasi hingga pasal mengenai pelarangan.

Dalam BAB I (ketentuan umum) mulai dari pasal 1 sampai pasal 3, terdapat beberapa hal yang perlu untuk dicermati, diantaranya mengenai definisi Gender : “…hasil kontruksi budaya yang sifatnya tidak tetap…”, jika dikaitkan dengan sila pertama Pancasila yang menyatakan bahwa “Ketuhanan yang Maha Esa”, maka definisi tersebut jelas mengesampingkan makna Ketuhanan, dimana konsekuensi logis dari Ketuhanan adalah keterikatan dengan peraturan Tuhan yang bersifat tetap, baik itu budaya ataupun hal lainnya. Kemudian menuju definisi dari kata diskriminasi, dalam pasal 1 ayat 4, hal ini membuka ruang untuk mengesampingkan batasan-batasan agama, keluarga dan ikatan perkawinan, maka konsekuensi logis dari ayat ini adalah Negara harus melegalkan UU tentang hak melakukan aborsi bagi perempuan yang berusia 18 tahun ke atas, pernikahan sesama jenis dan pernikahan beda agama, termasuk juga hak istri mengadukan suaminya kepada pihak berwajib atas tuduhan pemerkosaan.

Pada BAB VIII tentang Larangan, pasal 67 menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu”. Dengan kata lain, siapa saja yang melaksanakan Ketentuan Tuhan dalam masalah waris, aqiqah, kesaksian, melarang perempuan menjadi khatib jumat, wali nikah, perempuan menjadi imam shalat bagi makmum laki-laki, dan melarang nikah beda agama maupun sesama jenis berarti telah melanggar pasal 67 ini.

Hal ini belum ditambah dengan beberapa pasal yang sarat kontroversi lainnya. Apakah kelahiran RUU KKG ini benar-benar akan melegalkan Pelanggaran terhadap Kebudayaan dan Ketuhanan? Jawabannya sangat singkat dan jelas, Benar!.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s