Menyambut Konsepsi Kebangsaan Jokowi-JK ; Optimisme Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Kita tidak bisa kuat, sentosa, dan sejahtera selama kita tidak kembali menjadi bangsa bahari seperti masa dahulu

(Pidato Bung Karno dalam Munas Maritim 1963)

Bangsa Indonesia kembali mendapat angin segar tatkala pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Bapak Jokowi-JK (selanjutnya disebut JKW-JK) menggaungkan konsepsi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tercantum dalam Misi pasangan JKW-JK pada poin ke-6 disebutkan “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”. Misi yang seakan memberi harapan baru kepada negara kepulauan ini, misi yang telah lama dirindukan oleh segenap insan masyarakat, ditambah dengan pengemasan dan liputan media yang meyakinkan bahwa pasangan JKW-JK akan membangkitkan dunia maritim dengan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Misi Negara Maritim ini diperkuat dengan konsepsi “jalan perubahan” JKW-JK yang salah satunya adalah menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan dengan restorasi ekonomi maritim Indonesia sebagai poin ketiga. Kemudian berturut-turut dalam ‘Nawa Cipta’ 9 Agenda Prioritas JKW-JK, disebutkan poin-poin penting terkait dunia kemaritiman Indonesia, diantaranya identitas dan kedaulatan maritim, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama, dan mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi tani/nelayan.

Menyambut gagasan JKW-JK dalam mewujudkan Negara Maritim, Laksanama TNI (Purn) Agus Laksono dalam Sarasehan Maritim di Jakarta(13/09/2014) menyatakan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam penegakan kedaulatan maritim Indonesia antara lain adalah kejelasan tentang penetapan batas zona-zona maritim, sistem deteksi yang memadai, sistem informasi yang terintegrasi, alutsista penindak secara kuantitas dan kualitas memadai, organisasi yang efektif dan responsif serta adanya lembaga peradilan khusus bila diperlukan. Poin-poin yang beliau sebutkan sejatinya adalah prasyarat untuk menciptakan kedaulatan maritim Indonesia, untuk mewujudkan Misi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Gagasan sekaligus mimpi JKW-JK dengan menjadikan Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia (Catat : Dunia,bukan kawasan), merupakan buah dari pemahaman akan pentingnya posisi geostrategi, geopolitik dan geoekonomi Indonesia dalam pergaulan Internasional. Konsepsi bahwa bangsa ini harus kembali kepada pakem defense for prosperity dan bukan lagi berpijak pada pakem lama defense from prosperity yang sejak periode Presiden Soeharto sudah diterapkan.

Dari sisi payung hukum, misi untuk mewujudkan Negara Maritim sejatinya telah mendapat angin segar dengan disahkannya UU Kelautan pada Bulan September 2014 lalu, setelah mengalami pasang surut sejak periode Presiden Abdurahman Wahid. Kehadiran UU Kelautan ini sekaligus melengkapi UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No. 31  Tahun 2004 tentang Perikanan. Setelah 67 tahun lalu diawali dengan Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikuatkan di dalam UNCLOS 1982.

Maka untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim dan Poros Maritim Dunia, pemilihan menteri-menteri serta gerbong nya haruslah mendapat perhatian lebih. Presiden Jokowi diharapkan segera merealisasikan program-program maritim dan menempatkan orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidang maritim dan sedapat mungkin menghindari conflict interest antar golongan. Presiden Jokowi beserta kabinetnya juga harus turut serta melibatkan seluruh elemen masyarakat baik birokrat, masyarakat swasta, cendekiawan, agar berintegrasi tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang.

Namun gagasan Negara Maritim JKW-JK juga tak luput dari perhatian seorang Sarwono Kusumaatmaja, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI di era Presiden Abdurrahman Wahid. Hal pertama yang beliau kemukakan adalah segera hentikan segala permasalahan tentang istilah maritim dan kelautan, gunakanlah istilah bahari. Beliau beralasan bahwa istilah bahari dipopulerkan oleh Bung Karno, dan Presiden terpilih Joko Widodo adalah anak didik Bung Karno, akan lebih baik kalau menggunakan istilah bahari.

Tulisan ini akan ditutup dengan kalimat yang cukup menggubah dari seorang Sarwono Kusumaatmaja, beliau mengatakan “Menjadi negara maritim itu tidak mudah, ada banyak permasalahan yang kompleks seperti SDM, penelitian dan pengembangan, fiskal dan pembiayaan, sistem pelabuhan, jaringan dan bangunan lepas pantai. Kenali potensi untuk menjadi negara maritim melalui pemahaman aset kelautan dan karakter kepulauan”.

Maka sejatinya, gagasan yang dibawa oleh JKW-JK adalah harapan baru untuk kebangkitan bahari Indonesia dan sudah seyogyanya sebagai masyarakat yang cinta dan peduli terhadap bangsa, adalah sebuah kewajiban untuk senantiasa mendukung gagasan dan kebijakan (selama kebijakan tersebut) pro rakyat, dan membawa masyarakat kepada kemandirian dan kesejahteraan.

*Penulis adalah Alumni Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s